LANSKAPBERITA.COM — Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sekaligus Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Robby Kurniawan, menilai pendekatan pengelolaan pelabuhan internasional di Indonesia masih terlalu bertumpu pada status administratif. Padahal, data empiris memperlihatkan fungsi aktual pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak merata dan belum mencerminkan kapasitasnya sebagai simpul perdagangan global.
Hanya 73 Pelabuhan yang Aktif Ekspor Sepanjang 2025
Data yang dihimpun dari hasil riset dan focus group discussion (FGD) menunjukkan angka partisipasi pelabuhan internasional dalam arus perdagangan masih timpang. Dari total 144 pelabuhan yang menyandang status internasional, hanya 63 pelabuhan atau 43,75 persen yang aktif melakukan kegiatan impor.
Kondisi ini menggambarkan bahwa mayoritas pelabuhan berpredikat internasional belum menjalankan fungsinya secara optimal. Arus perdagangan internasional Indonesia pun masih terpusat pada segelintir pelabuhan utama, meninggalkan pertanyaan besar tentang efektivitas distribusi peran pelabuhan di seluruh nusantara.
Akar Masalah dan Dampaknya bagi Jaringan Logistik Nasional
Gap antara status administratif, konektivitas, dan kinerja aktual pelabuhan berpotensi menciptakan inefisiensi dalam mata rantai distribusi barang. Pelabuhan yang tidak berfungsi optimal bisa menjadi beban alih-alih penggerak ekonomi daerah, terutama dalam hal biaya logistik dan waktu tempuh pengiriman.
Konsentrasi aktivitas pada pelabuhan utama juga menimbulkan tekanan kapasitas di satu sisi, sementara pelabuhan lain dengan fasilitas memadai justru kurang termanfaatkan. Robby menegaskan transformasi pengelolaan tidak bisa lagi menunda-nunda.
"Dari 144 pelabuhan berstatus internasional, pada 2025 hanya 73 pelabuhan atau 50,69 persen yang tercatat aktif melakukan ekspor. Sementara itu, hanya 63 pelabuhan atau 43,75 persen yang aktif melakukan impor," kata Robby dalam keterangannya, Rabu 2 September 2026.
IIPEM: Model Integrasi Fungsi dan Kinerja Pelabuhan
Untuk menjawab persoalan tersebut, riset yang dilakukan merekomendasikan penerapan Integrated International Port Effectiveness Model (IIPEM). Model ini memosisikan pelabuhan internasional bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem jaringan pelabuhan nasional yang terintegrasi.
"Melalui IIPEM, kita tidak lagi hanya bertanya berapa banyak pelabuhan internasional yang kita miliki, tetapi apa fungsi yang harus dijalankan setiap pelabuhan, seberapa efektif fungsi tersebut dijalankan, dan bagaimana kontribusinya terhadap jaringan perdagangan nasional," ujarnya.
IIPEM dibangun di atas enam kapabilitas strategis. Pertama, Strategic Port Governance yang mencakup regulasi, kelembagaan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Kedua, Maritime Connectivity, yakni jaringan pelayaran, frekuensi layanan, hingga integrasi koridor maritim.
Ketiga, Hinterland & Economic Integration, yang memastikan pelabuhan terhubung dengan kawasan industri dan sistem multimoda. Keempat, Operational Efficiency, meliputi produktivitas, utilisasi, dan reliabilitas operasional. Kelima, International Trade Facilitation, yang mencakup pelayanan CIQP (Customs, Immigration, Quarantine and Port Health), single submission, dan integrasi data.
Langkah Selanjutnya bagi Pelabuhan Indonesia
Transformasi dari pendekatan status-based menuju performance-based menuntut perubahan paradigma di tingkat regulasi dan operasional. Evaluasi berkala berbasis indikator kinerja menjadi prasyarat agar status internasional yang melekat pada sebuah pelabuhan benar-benar mencerminkan kemampuannya dalam mendukung arus perdagangan.
Implementasi model IIPEM diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi otoritas pelabuhan dan kementerian terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih terukur. Arahnya jelas: mendorong pemerataan fungsi pelabuhan nasional agar daya saing logistik Indonesia meningkat di tengah kompetisi perdagangan global.
