JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan sektor perbankan seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas usaha dan pesatnya digitalisasi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan industri perbankan sekaligus mendorong kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan bahwa regulasi dan pengawasan harus mampu beradaptasi dengan dinamika industri yang semakin beragam. Hal ini mencakup digitalisasi layanan, evolusi modus penipuan, hingga pembelajaran dari krisis perbankan global.
“Regulasi sektor keuangan, khususnya perbankan, memang menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan industri. Karena itu, perlu diikuti dengan pengawasan perbankan yang efektif dengan kapabilitas yang kuat,” ujar Dian dalam keterangan resmi, Kamis, 4 Februari 2026.
Partisipasi OJK di Forum Internasional
Pada 27–29 Januari 2026, OJK turut hadir dalam The EMEAP-BCBS-FSI 20th Asia-Pacific High-level Meeting on Banking Supervision di Tianjin, China. Forum ini membahas isu strategis sektor perbankan kawasan Asia Pasifik, termasuk stabilitas keuangan, emerging risks, dan daya saing perbankan.
Selain itu, agenda pertemuan juga menyinggung aset kripto, dinamika pengawasan, dan risiko digital fraud yang kian kompleks. Kehadiran OJK di forum ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat kerja sama internasional di sektor perbankan.
Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan
Dian menjelaskan, OJK meningkatkan kapabilitas pengawasan melalui penggunaan advanced supervisory technology (suptech) berbasis kecerdasan artifisial dan machine learning. Selain itu, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama agar pengawasan dapat berjalan efektif.
Di sisi lain, OJK tetap mendorong perluasan kegiatan usaha perbankan guna meningkatkan daya saing. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan agar risiko tidak mengganggu industri secara keseluruhan.
Transformasi Digital dan Ketahanan Sistem
Seiring meningkatnya inklusi keuangan dan perubahan preferensi nasabah, OJK mendorong transformasi digital perbankan melalui Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. Langkah ini bertujuan agar layanan perbankan lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
Selain itu, OJK memperkuat ketahanan digital melalui Pedoman Resiliensi Digital dan Pedoman Tata Kelola AI. Kebijakan ini diterapkan untuk memitigasi risiko digital yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi.
Fokus pada Risiko Digital dan Aset Kripto
OJK juga menaruh perhatian khusus pada risiko digital fraud yang berkaitan dengan aset kripto. Meski aset kripto berpotensi meningkatkan efisiensi sistem keuangan, risiko penyalahgunaan tetap harus diantisipasi, termasuk aliran dana ilegal.
“Kerja sama lintas yurisdiksi menjadi sangat penting dan perlu diperkuat mengingat transaksi aset kripto bersifat lintas batas,” tegas Dian. Hal ini menegaskan perlunya koordinasi internasional dalam meminimalkan risiko di sektor keuangan digital.
Komitmen OJK untuk Stabilitas Nasional
Dian menambahkan bahwa keikutsertaan OJK dalam forum internasional merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan. Tujuannya adalah memperkuat kerja sama internasional dan meningkatkan kualitas pengawasan perbankan agar tantangan global dapat direspons dengan baik.
Dengan langkah-langkah tersebut, OJK berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pendekatan ini diharapkan menciptakan lingkungan perbankan yang lebih aman, kompetitif, dan mampu menghadapi risiko masa depan.
