JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alokasi iuran untuk Board of Peace akan bersumber dari anggaran Kementerian Pertahanan. Namun, pemerintah belum memutuskan secara final terkait porsi anggaran ini, dengan prinsip kehati-hatian sebagai prioritas utama.
Purbaya menambahkan, jika anggaran dari Kemenhan dirasa kurang, pemerintah membuka kemungkinan reorientasi dari lembaga lain. “Yang penting kami akan jaga anggaran tetap prudent,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Indonesia Resmi Bergabung dalam Board of Peace
Indonesia menjadi salah satu negara anggota Board of Peace, yang ditandai dengan penandatangan piagam oleh Presiden Prabowo di Davos, Swiss. Keikutsertaan ini sekaligus menandai dimulainya operasional badan internasional yang fokus pada perdamaian dan rekonstruksi Gaza.
Keanggotaan Indonesia menuntut kontribusi dana sekitar US$1 miliar atau setara hampir Rp17 triliun. Presiden Prabowo menyebut hal ini sebagai kesempatan bersejarah untuk mendorong perdamaian di Gaza.
Mandat dan Tugas Board of Peace
Board of Peace dibentuk sebagai bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict atau 20-Point Roadmap. Badan ini juga mendapat dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 Tahun 2025.
BoP memiliki mandat utama mengawasi gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan proses rekonstruksi pascakonflik. Selain itu, badan ini bertugas memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan di Gaza.
Struktur dan Representasi Anggota
Struktur pemerintahan Gaza yang dibentuk bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Board of Peace mengarahkan pengawasan agar administrasi berjalan efisien dan tidak terpolitisasi.
Keanggotaan BoP terdiri dari negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman dengan representasi di tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Hal ini menunjukkan peran strategis yang diberikan kepada Indonesia di forum internasional tersebut.
Purbaya menegaskan, meskipun iuran berasal dari Kemenhan, pemerintah tetap fleksibel dalam pengelolaan anggaran. Prinsip kehati-hatian tetap menjadi pedoman agar kontribusi negara bisa optimal tanpa membebani keuangan negara.
Selain aspek keuangan, keikutsertaan Indonesia menunjukkan komitmen diplomasi aktif di level global. Negara diharapkan dapat memberikan dukungan nyata dalam stabilisasi kawasan yang konflik intensif.
Board of Peace bukan sekadar badan simbolik, melainkan lembaga operasional dengan tugas pengawasan langsung. Ini mencakup pengelolaan keamanan, bantuan kemanusiaan, serta pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik.
Keikutsertaan Indonesia diharapkan membawa dampak positif bagi citra diplomatik dan peran strategis di kawasan Timur Tengah. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan global dalam isu perdamaian.
Mandat BoP menuntut koordinasi intens antara negara anggota dan pihak terkait di Gaza. Pemerintah Indonesia siap menempatkan sumber daya dan representasi yang efektif demi mendukung tujuan perdamaian.
Presiden Prabowo menekankan bahwa partisipasi Indonesia merupakan peluang untuk menunjukkan tanggung jawab internasional. “Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Prabowo saat menandatangani piagam.
Pendanaan yang disiapkan Indonesia akan melalui mekanisme resmi agar akuntabel dan transparan. Hal ini penting mengingat besaran iuran mencapai US$1 miliar, sehingga memerlukan pengelolaan yang rapi dan bertanggung jawab.
Selain Kemenhan, Purbaya membuka opsi alokasi tambahan dari lembaga lain jika diperlukan. Reorientasi anggaran dipandang sebagai langkah fleksibel untuk memastikan komitmen tetap terpenuhi.
Keanggotaan di Board of Peace juga menuntut dukungan lintas kementerian. Hal ini termasuk koordinasi diplomatik, logistik, dan kontribusi sumber daya manusia untuk kegiatan di Gaza.
BoP diarahkan agar seluruh proses transisi dan rekonstruksi berlangsung efektif. Pendekatan ini mengedepankan profesionalisme dan keterlibatan teknokratis, bukan kepentingan politik.
Dalam mandatnya, Board of Peace juga memonitor implementasi program-program sosial dan ekonomi. Tujuannya untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di Gaza pascakonflik.
Indonesia berperan aktif dalam forum pengambilan keputusan di tingkat strategis. Representasi di level Kepala Negara menunjukkan posisi tawar tinggi yang dimiliki Indonesia di forum internasional.
Keikutsertaan ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global. Selain kontribusi finansial, kehadiran diplomatik diharapkan mendukung stabilitas kawasan.
Purbaya menyatakan, semua alokasi anggaran akan selalu mengikuti prosedur resmi dan mekanisme transparan. Pemerintah memastikan pengelolaan iuran Board of Peace dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Indonesia pun menyiapkan tim khusus untuk memantau implementasi program BoP. Tim ini akan bekerja sama dengan negara anggota lain dan otoritas lokal di Gaza.
Penetapan anggaran melalui Kemenhan memberikan fleksibilitas sekaligus kontrol penuh. Pemerintah menekankan bahwa prinsip prudensi menjadi panduan utama dalam penggunaan dana negara.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Indonesia dalam diplomasi multilateral. Kontribusi negara diharapkan memberi dampak nyata bagi proses perdamaian dan pembangunan pascakonflik di Gaza.
Dengan keterlibatan aktif, Indonesia bisa menampilkan peran proaktif di kancah internasional. Kontribusi finansial dan diplomatik diharapkan menjadi simbol komitmen nyata negara dalam misi perdamaian global.